However, the SKP system is still in a period of adjustment so researcher found some obstacles in its implementation which are not all employees BPNB Jawa Barat mastered the technology of e-SKP, lack of human resources to handle SKP, less support of internet facilities, lack of rigor in the determination of the charging and collection deadline, and duty office for research and data processor of cultural values in the e-SKP less in line with their duties in the field. Banyak bekal yang saya dapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. Universitas Quality telah mengantarkan saya menjadi seorang Aparatur Sipil Negara. The result of this research show that the performance appraisal system in BPNB Jawa Barat received a positive response such as benefits for employees and more objective performance appraisal system compared to the previous one. Sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi. Adapun unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja pegawai meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. This study use qualitative methods and the phenomenological approach, a technique of determining informants purposefully in BPNB Jawa Barat employees with office data processing cultural values and positions of researcher. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil menjadi landasan dalam penilaian prestasi kerja di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Surakarta. Through four dimensions of John Miner which are include quality, quantity, usage hours of work and cooperation, the researcher tried to explain how the performance appraisal system based on SKP.
To implement SKP, BPNB need to organize massive socialization and facilitate field personnel with the expert. In this new system, employees actively involved in determining the plan SKP within a year. Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) wajib bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini dijelaskan pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013, oleh karena itu melalui kesempatan ini kami mencoba memberikan contohnya. Performance appraisal system with SKP is different from the previous assessment system which was using DP3. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 2 3 4 5 Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja Prof. This regulation is recently implemented at the Institute for Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat at the end of 2014. Pengisian Sasaran Kerja Online (e-SKP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di. 46 Tahun 2011 that regulate appraisal performance of civil servants. Surakarta yang melakukan kunjungan kerja bersama Rektor UNS dan rombongan.
0 kommentar(er)
